Dalam hal bangunan akan digunakan sebagai usaha atau tempat usaha (bukan rumah tinggal tunggal), maka terlebih dahulu pemohon wajib memiliki NIB melalui link https://oss.go.id sebelum membuat akun di SIMBG.

Dokumen yang disiapkan untuk pendaftaran permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) berupa file pdf paling sedikit berupa :

1. Scan KTP pemohon.
2. Scan Surat Tanah.
3. Scan gambar detail desain arsitektur bangunan.
4. Scan sertifikat keahlian arsitek.
5. Scan SPPL/ dokumen lingkungan.
6. Scan SKTR/PKKPR/ Surat Pernyataan memenuhi ketentuan tata ruang.
7. Scan Surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah/ perjanjian sewa/ kwitansi pembelian/ akta jual beli (jika tanahnya masih atas nama orang lain).

Pendaftaran permohonan PBG dapat dilakukan secara mandiri pada link https://simbg.pu.go.id

Alur Akun Proses PBG pada SIMBG :

(pada Dinas Teknis)

1. PEMOHON -> membuat akun dan mendaftar serta melengkapi persyaratan.
2. OPERATOR DINTEK -> melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan, apabila lengkap diceklis dan disimpan, apabila tidak lengkap maka dikembalikan ke pemohon.
3. KADINTEK -> melakukan penugasan TPA/ TPT dan penjadwalan konsultasi.
4. Konsultasi oleh TPA/ TPT dapat dilaksanakan secara onsite (tinjau lapang atau pemohon disuruh menghadap) dan bisa juga secara online (telpon, zoom, dll). (maksimal 27 hari)
5. PENGAWAS TEKNIS -> menginput penilaian (berita acara) yang didapat dari hasil konsultasi TPA/ TPT dengan pemohon, mengupload softcopy hasil penilaian (berita acara) TPA/TPT, menghitung dan menginput hasil perhitungan retribusi.
6. KADINTEK -> melakukan validasi pemenuhan standar teknis dan validasi perhitungan retribusi.

(pada Dinas PTSP)

7. OPERATOR PTSP -> penagihan retribusi/ mengirim/ mengupload SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
8. PEMOHON -> mengupload bukti pembayaran.
9. PENGAWAS PTSP -> memvalidasi bukti pembayaran pemohon.
10. KADIN PTSP -> memvalidasi PBG
11. OPERATOR PTSP -> mencetak dan menyerahkan PBG
12. PEMOHON -> mengambil PBG di DPMTPTSP.

Proses kemudian dilanjutkan pada pemenuhan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dimana pemohon harus melaporkan jadwal pelaksanaan konstruksi melalui pendaftaran SLF pada SIMBG. Dalam hal pemohon tidak memberikan informasi jadwal pelaksanaan konstruksi maka Dinas Teknis dapat melakukan klarifikasi kepada pemohon dan jika dalam waktu maksimal 6 bulan informasi jadwal pelaksanaan konstruksi masih belum didapatkan maka PBG dilakukan pembekuan oleh Pemerintah.

Alur Akun Proses SLF pada SIMBG :

(pada Dinas Teknis)

1. PEMOHON -> mendaftar SLF dan input jadwal pelaksanaan konstruksi.
2. KADINTEK -> melakukan penugasan kepada Penilik dan penjadwalan inspeksi.
3. Inspeksi oleh PENILIK berupa :
1. inspeksi pelaksanaan pekerjaan struktur bawah,
2. inspeksi pelaksanaan pekerjaan basemen (jika ada),
3. inspeksi pelaksanaan pekerjaan struktur atas dan arsitektur serta MEP
4. inspeksi pengujian.

   Pada setiap kali inspeksi tersebut Penilik membuat surat pernyataan konstruksi dapat dilanjutkan jika sesuai, atau pernyataan konstruksi tidak sesuai dengan PBG jika tidak sesuai dan memerintahkan pemohon untuk memperbaiki bangunannya. (waktu pelaksanaan inspeksi mengikuti waktu pelaksanaan konstruksi)

4. PEMOHON -> mengupload as build drawing final, surat pernyataan penyedia jasa kepada pemilik bangunan, surat pernyataan pemilik kepada Pemda.
5. PENGAWAS TEKNIS -> menginput dan memvalidasi kesesuaian struktur yang didapat dari hasil penilaian Inspeksi Penilik serta mengupload softcopy hasil penilaian Penilik.
6. KADINTEK -> memvalidasi kesesuain struktur.

(pada Dinas PTSP)

7. KADIN PTSP -> memvalidasi SLF. (maksimal 3 hari kerja)
8. OPERATOR PTSP -> cetak SLF & SBKBG (cetak SBKBG masih belum tersedia di aplikasi SIMBG).
9. PEMOHON -> mengambil SLF & SBKBG di DPMPTSP.

Keterangan :